6 thoughts on “Tanya Jawab”

    1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH Untuk selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum setda untuk dilakukan Pembahasan. Kemudian pada Pasal 79 jo Pasal 82 diatur bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang di Ketuai oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Kabag. Hukum sebagai Sekretaris serta melibatkan anggota sesuai kebutuhan.
      Sehingga atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas bahwa :
      1. Permendagri 80 2015 memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati;
      2. Permendagri 80 2015 tidak memerintahkah Pembetukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati melainkan memerintahkah Pembetukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
      3. Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dibentuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa setelah rancangan Peraturan Bupati yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa telah disampaikan Kebagian Hukum untuk dilakukan Pembahasan.

    1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan : Pasal 8 ayat (1) “Unsur dokumen SOP AP mencakup : a. Halaman judul; b. Keputusan Kepala SKPD; c. Daftar isi; d. Penjelasan singkat penggunaan SOP AP”. selanjutnya pada ayat (4) dipertegas bahwa “Keputusan Kepala SKPD adalah keputusan berupa penetapan dokumen SOP AP”. Dalam Pasal 39 Peraturan Gubernur tersebut juga diatur bahwa “Peraturan Gubernur ini dapat menjadi acuan dan pedoman Kabupaten/Kota dalam Penerapan SOP AP pada lingkup daerah masing-masing.

      Sehingga Atas dasar ketentuan dalam Peraturan Gubernur tersebut di atas, SOP AP cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

    1. Ass. Pak Salman.. kami telah meneruskan pertanyaan Bapak Ke Pihak Kantor Pertanahan Luwu Utara, dan atas pertanyaan tersebut Pihak Kantor Pertanahan Luwu Utara memberi jawaban sebagai berikut :
      “Lurah atau Kades dapat menjadi PPATS dengan syarat antara lain Apakah daerah itu terpencil yang susah dijangkau serta volume pekerjaan sangat besar.. dengan syarat bermohon ke Kakanwil serta ada SK dari Kanwil. Permohonan diajukan Kepada Kakanwil ATR BPN untuk menjadi PPATS, setelah ada SK dari Kakanwil selanjutnya dilantik oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat”.
      demikian jawaban dari Pihak Kantor Pertanahan Pak. terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *