Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor Tahun 2017 di Kec. Rongkong

Senin tanggal 13 maret 2017, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kec. Rongkong dibuka langsung oleh Bupati Luwu Utara. Dalam sambutannya Hj. Indah Putri Indriani, SIP., M.Si menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Dana Desa/ADD yang sudah dianggarkan pemerintah dan Pemerintah Daerah bisa benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya. Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran desa, hal terpenting harus dimiliki oleh Kades dan Perangkat Desa adalah Integritas yang baik, karena dengan cara apapun kita melakukan pembinaan kepada bapak ibu namun bapak ibu yang dibina tidak memiliki integritas yang baik, maka akan sulit dan pada akhirnya akan diperhadapkan pada permasalahan hukum. Sehingga dengan integritas yang baik maka Kepala Desa dan Perangkat Desa akan memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus menerus memberi dukungan agar masing-masing individu menjalankan amanah dengan baik kata Indah.

Hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut sekaligus bertindak sebagai Narasumber/Pemateri, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Wakapolres Luwu Utara dan Kasat Reskrim Polres Luwu Utara. Dalam pemaparannya, Para unsur Penegak Hukum di Kabupaten Luwu Utara tersebut menyampaikan kepada Kades dan aparatnya agar dalam melaksanakan tugas senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Kajari dan Wakapolres Luwu Utara menghimbau agar jangan ragu atau sungkan melakukan konsultasi dari segi hukumnya di Kejaksaan dan Polres Luwu Utara dalam hal Kades menemui kendala dalam melaksanakan tugas.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Luwu Utara mengagendakan Penyuluhan Hukum Tahun 2017 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi. Penyuluhan Hukum tahun ini akan memfokuskan pada penyuluhan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kaitannnya dengan pengelolaan anggaran desa. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum di Kecamatan Rampi akan dijadwalkan kemudian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *