Penyuluhan Hukum Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kec. Rampi

Kamis, 23/11/2017, kegiatan penyuluhan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kec. Rampi dibuka langsung oleh Bupati Luwu Utara. Dalam sambutannya Indah Putri Indriani menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan upaya-upaya preventif persuasif agar Dana Desa/ADD yang sudah dianggarkan pemerintah dan Pemerintah Daerah bisa benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya. Disamping itu Indah juga sedikit menyinggung mengenai Dana Desa Tahun 2018 yang nantinya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula berupa pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot proyek padat karya besar-besaran melalui Dana Desa di Tahun 2018.

Hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut sekaligus bertindak sebagai Narasumber/Pemateri, Kabag Ren dan Kasat Reskrim Polres Lutra serta Kasi Intel Kejari Luwu Utara. Dalam pemaparannya, Para unsur Penegak Hukum di Kabupaten Luwu Utara tersebut menyampaikan kepada Kades dan aparatnya agar dalam melaksanakan tugas senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta setiap pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan di Desa agar dilakukan secara musyawarah mufakat dengan masyarakat. Untuk itu, Kasat Rekrim dan Kasi Intel menghimbau agar jangan ragu atau sungkan melakukan konsultasi dari segi hukumnya di Kejaksaan dan Polres Luwu Utara dalam hal Kades menemui kendala dalam melaksanakan tugas atau melalui Babinkantibmas sesuai MoU antara Mendes PDTT, Mendagri, dan Kapolri .

Pemerintah Kab. Luwu Utara melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Luwu Utara mengagendakan Penyuluhan Hukum Tahun 2017 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Rampi. Penyuluhan Hukum tahun ini memfokuskan pada penyuluhan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran desa. -jdihluwuutara-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *