Sesuai Target : Pelaporan e-LHKPN Luwu Utara Tuntas

Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lingkup Pemda Kab. Luwu Utara telah menyelesaikan laporan harta kekayaan  secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN milik KPK-RI. Selanjutnya dalam waktu dekat Dokumen/Data dukung manual laporan tersebut akan disampaikan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

Penyelesaian laporan harta kekayaan secara elektronik tersebut dituntaskan sesuai target yang diberikan oleh Bupati Luwu Utara yang disampaikan saat  memberi sambutan diacara sosialisasi Tata Cara Pengisian e-LHKPN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Luwu Utara pada tanggal 31 Januari 2018. Hal tersebut kembali disebutkan oleh Kabag Hukum dan Perundang-undangan “Ibu Indah memberi target penyelesaian pelaporan e-LHKPN harus tuntas 100% diakhir februari 2018” dan alhamdulillah atas kerjasama kita semua target pelaporan secara elektronik tersebut dapat dipenuhi dan saat ini dokumen/data dukung manualnya sudah rampung kata Sofyan Hamid.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pada awalnya sebanyak 310 orang Wajib Lapor (WL) Eksekutif yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, Auditor Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Sekretaris KPU, Direktur PDAM yang tercatat akan melakukan pelaporan, akan tetapi pada perjalanannya terdapat 8 orang WL yang batal melakukan penginputan disebabkan beberapa hal yaitu:  meninggal dunia sebanyak 1 orang, pindah tugas sebanyak 1 orang dan  yang pensiun di tahun 2017 sebanyak 6 orang. Tersisa sebanyak 302 WL yang pada akhirnya telah menyelesaikan penginputannya tepat waktu.  Selama 1 bulan penuh dimulai awal Februari 2018 dimana admin instansi dan admin unit kerja serta  staf di Bagian Hukum bekerja penuh untuk mencapai target. Sebagai bentuk keseriusan kita sehingga admin eLHKPN memberi pelayanan di Kantor sampai dengan hari Sabtu dan Ahad bahkan mengingat kesibukan para WL sehingga pendampingan kadang dilakukan juga secara door to door pada malam hari untuk membantu para WL menyelesaikan penginputan laporan LHKPNnya ungkap kabag hukum selaku Admin Instansi.

Berdasarkan PERATURAN KPK NOMOR 07 TAHUN 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa deadline Pelaporan LHKPN  yaitu tanggal 31 Maret. Kepatuhan Para Penyelenggara Negara lingkup Pemda Kab. Luwu Utara ini tidak terlepas dari penekanan sebagai bagian dari wujud komitmen Bupati  Luwu Utara Indah Putri Indriani untuk mengedepankan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dalam upaya pencegahan tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *