Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016

Kamis, 19 Oktober 2017 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar Sosialisasi PERATURAN KPK NOMOR 07 TAHUN 2016 tentang  Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam Sosialisasi tersebut sekaligus dilakukan pengenalan Aplikasi e LHKPN. Kegiatan Sosialisasi dibuka secara Resmi oleh Asisten Administrasi Umum Drs. H. Muhammad Kasrum M.Si mewakili Bupati Luwu Utara yang pada waktu bersamaan sedang mengahadiri undangan peringatan Hari Jadi SUL-SEL di Makassar. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Kabag Hukum Setda Sofyan Hamid, S.H., MM dan Kabag Dukungan Fungsi Hukum dan Persidangan Setwan Muhammad Yamin, S.H. yang mana keduanya merupakan alumni Training of Triner (ToT) e-LHKPN yang dilaksanakan oleh KPK baru-baru ini di Makassar.

e-LHKPN merupakan aplikasi penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. e-LHKPN melibatkan secara langsung PN, Unit Pengelola dan KPK. Dengan ditetapkan Peraturan KPK dimaksud maka model Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak lagi dilakukan secara manual melainkan secara elektronik. Kebijakan Tersebut dilakukan KPK dalam rangka pengelolaan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara secara lebih efektif dan efisien.

Kewajiban penyampaian LHKPN oleh PN dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara. Untuk penyampaian LHKPN selama PN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 januari s/d 31 desember yang disampaikan paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN bagi PN lingkup Pemkab Luwu Utara, maka telah dibentuk unit pengelola LHKPN Kab. Luwu Utara pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda, dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten bertindak sebagai koordinator,  Kabag Hukum dan Perundang-undangan selaku Admin Instansi dan Unsur pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan sebagai Admin Unit Kerja.

Adapun Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu :
  1. Bupati Luwu Utara;
  2. Wakil Bupati Luwu Utara;
  3. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
  4. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
  5. Kuasa Pengguna Anggaran;
  6. Pejabat Pembuat Komitmen;
  7. Auditor;
  8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  9. Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

<<jdihluwuutara>>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *