TRAINING of TRINERS e-LHKPN

Sebagai tindak lanjut kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 2016 di Kantor Gubernur Sul-Sel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN menyelenggarakan ToT kepada Unit Pengelola LHKPN Instansi Daerah Se- Provinsi Sul-Sel. Kegiatan yang dipusatkan di Grand Clarion Hotel Makassar tersebut dibagi ke dalam 3 angkatan, Angkatan I dilaksanakan tanggal 4 september 2017, Angkatan II tanggal 5 September 2017 dan Angkatan III pada tanggal 6 September 2017.

Pemkab Luwu Utara sendiri tergabung ke dalam Angkatan III bersama 7 Kabupaten/Kota di Sul-Sel yakni Kab. Luwu, Luwu Timur, Toraja, Toraja Utara, Pinrang, Wajo dan Kota Palopo. Selaku Unit Pengelola LHKPN pada Pemkab Luwu Utara, turut mengikuti ToT Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Sofyan Hamid,S.H.MM bersama staf dan Kabag Dukungan Fungsi Hukum dan Persidangan Setwan Muhammad Yamin, S.H. bersama staf.

e-LHKPN merupakan aplikasi penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. e-LHKPN melibatkan secara langsung PN, UPL dan KPK. Dengan adanya e-LHKPN diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat untuk memberikan masukan masukan atas laporan harta kekayaan PN yang telah diumumkan.

Kasubag bantuan Hukum dan HAM bagian hukum setda P. Andi Baso, S.H. saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam waktu dekat akan melakukan Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaaan LHKPN. setelah sosialisasi itu kita laksanakan maka kita berharap kedepan pelaporan harta kekayaan bagi Wajib LHKPN lingkup Pemkab Luwu Utara sudah dapat dilakukan secara elektronik ucap Andi Baso. red -jdihluwuutara-

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *